Nama : Aulia Zahara W.
NPM : 11314841
ITA02 - TEKNIK SIPIL

 Download :
Penjualan Alat Kantor - Pengantar Komputer B

Aulia Zahara W
11314841
1TA02

excel611

Dasar Hukum Di Indonesia dan Peran  Serta Kedudukan Sebagai Warganegara

v  Dasar hukum di Indonesia

           Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau convensi.
Yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Untuk menyelediki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD nya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana  prakteknya dan suasana kebatinannya dari UUD itu.
            Hukum dasar tertulis (UUD) merupakan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dalam menentkan mekanisme kerja badan-badan tersebut seperti ekslusif, yudikatif dan legislatif.Maka kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan tentang pembukaan UUD yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II no. 7, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.Dengan demikian seluruh peraturan perundang – undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Indonesia. Dapat kita bahwa pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Dalam hal perubahan tersebut Secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. 

Dengan demikian seluruh peraturan perundang – undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Indonesia:
 

1.    Hukum dasar yang tidak tertulis (Convensi)

            Hukum dasar yang tidak tertulis atau sering disebut convensi, merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Convensi ini merupakan pelengkap dari aturan-aturan dasar yang belum tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan diterima oleh seluruh rakyat dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam praktek penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis, yaitu Pidato kenegaraan Presiden di depan sidang DPR Setiap tanggal 16 Agustus, penyampaian pertanggungjawaban Presiden di depan MPR dan Penilian MPR terhadap pertanggung jawaban tersebut. Rancangan GBHN oleh Presiden pada MPR.

2.   Konstitusi

            Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris “Constitution” dan bahasa Belanda “Constitute” yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan kebiadaan orang Belanda dan Jerman dalam perbincangan sehari-hari menggunakan istilah Groundwet (Ground = Dasar, Wet = Undang-undang) keduanya menunjukkan naskah tertulis.

v  Pengertian kedudukan dan peran

A.    Kedudukan Warga Negara Dalam UUD 1945

Menurut pasal 26 ayat(2) UUD 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya pasal 26 ayat (1) UUD 1945 mengasakan bahwa, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahakan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 2 Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur bahwa: “ ynag menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Orang yang tinggal di dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi:

1.        Penduduk, yaitu yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat di bedakan warga negara dengan warga negara asing (WNA)

2.      Bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengn Visa yang diberikan oleh Negara (kantor imigrasi) yang bersabgkutan seperti turis.

B.    Peranan warga Negara

Peranan warga Negara dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu peran pasif, aktif, postif, dan negatif. Yang pertama adalah peranan pasif warga Negara, yaitu kepatuhan warga Negara terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. Peran aktif warga negara  adalah aktivitas warga negara untuk ikut terlibat di dalam kehidupan bernegara, terutama di dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Peran positif warga Negara adalah aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran negatif warga negara adalah aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadinya.

v  Apa peran kalian sebagai warga negara Indonesia

a. Peran warga negara di bidang hukum

Warga negara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (culture of law), ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (process of law making), mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif (content of law), ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab (structure of law).

b. Peran warga negara di bidang politik

Demokratisasi dalam bidang politik memberi peluang agar warga negara berpartisipasi dalam bidang poltik diantaranya adalah peartisipasi lewat partai politik dengan cara menjadi anggota parpol ataupun beberapa organisasi kecil di masyarakat, selalu mengkontrol dan mengkritisi kinerja pemerintah dalam hal kebijakan politik

c. Peran warga negara di bidang sosial budaya

Konsep ini mengacu pada persamaan sosial dari Lyman Jadi peran warga negara dalam bidang sosial adalah menghapuskan segala macam bentuk diskriminasai terhadap ras, warna kuli serta agama, ikut dalam pelaksanaan tiap kegiatan menyangkut sosial dan menghormati adanya keanekaragaman, ikut dalam pembangunan daerah, memajukan daerah dan menjaga keamanan agar tidak rentan terhadap konflik sosial masyarakat, melestarikan warisan budaya masyarakat dari adanya isu globalisasi.

d. Peran warga negara di bidang ekonomi

Jadi peran warga negara adalah mengusahakan persamaan dalam hal pendapatan yang sama, jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi, mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan sehingga menguntungkan banyak orang, menyantuni fakir miskin, membuat lapangan pekerjaan, tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan mengontrol kinerja pemerintah dalam urusan kebijakan ekonomi serta membangun suatu perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efifisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawawsan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.   Sesuai pasal 28H ayat 1pppasal 33 ayat 1, 2, 3,dan 4 UUD 1945 sesudah amandemen.

Sumber:

http://setda.pulaumorotaikab.go.id/artikel/read/pemerintahan/2/pengertian-hukum-dasar-negara-indonesia.html 
http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/peran-warga-negara-dalam-kehidupan-bernegara/

·    

Generasi Pemuda – Pemudi Indonesia dan Pemerataan Pendidikan di Indonesia

• Gambaran putra – putri Indonesia saat ini baik yang positif maupun yang negatif

A. Positif:

             Seperti yang kita tahu, kita saat ini berada pada era globalisasi. Dimana semua kemajuan teknologi telah berkembang pesat. Dan para pemuda – pemudi kita juga bisa mengimbangi perkembangan jaman sekarang ini. Dengan penguasaan teknologi informasi misalnya, dan juga kecerdasan di bidang akademik ataupun penguasaan teknologi dan skill pada bidangnon-akademik. Sehingga pada beberapa kesempatan dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional. Selain itu pemuda dan pemudi saat ini lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti lewat social media. Misalkan ada seseorang yang membutuhkan bantuan atau mengalami hal yang sewenang wenang dapat di blow up lewat media social sehingga mudah di akses semua orang dengan harapan akan ada banyak orang yang membantu. Pemuda – pemudi saat ini juga lebih kritis dalam menyampaikan pemikiran mereka dan juga kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan harapan mereka bisa menyampaikan aspirasi masyarakat lewat unjuk rasa dll, meskipun terkadang caranya  juga ada yang kurang tepat.  

       
B. Negatif:

          Menurut saya saat ini rasa nasionalisme pemuda dan pemudi Indonesia sudah mulai memudar. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, misalkan karena merasa negara kita masih banyak tertinggal dari negara – negara lain, oknum – oknum wakil rakyat di pemerintahan yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri dan merugikan rakyat. Seperti pada contoh sederhana, saat ini perayaan 17 Agustus sudah tidak semeriah dulu. Bahkan mungkin dibeberapa wilayah sudah tidak dirayakan lagi. Lalu, sikap mereka dalam menyampaikan pendapat juga kadang tak terkendali dan justru malah menimbulkan masalah baru. Seperti unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa yang berakhir dengan anarkis, atau penyampaian pendapat lewat social media dengan bahasa yang kurang pantas justru malah membuat mereka terjerat dengan UU ITE. Bisa dibilang seringkali gegabah dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampak setelahnya.

• Berikan gambaran tentang pemerataan pendidikan di Indonesia

               Kalau bicara tentang pemerataan pendidikan di Indonesia jawabannya sudah jelas pastilah tidak merata. Jangankan untuk wilayah di pedalaman Indonesia, pemerataan pendidikan di Ibu Kota saja masih kurang.  Ada sekolah negeri yang terkesan mewah, bagus, dengan fasilitas memadai dan lengkap. Tetapi di sisi lain, ada pula sekolah yang bangunannya masih tidak layak pakai, bahkan cenderung membahayakan siswa dan siswinya. Ada sekolah negeri dengan kategori  “biasa saja” , ada juga yang berstandart nasional, bahkan sampai berstandart internasional. Untuk beberapa pihak mungkin ini seperti tidak adil dalam mendapatkan hak pendidikan yang sama. Apalagi di wilayah pedalaman Indonesia yang untuk datang kesekolah saja harus menempuh jarak berkilo – kilometer jauhnya, dengan medan yang sulit dan ada beberapa wilayah dimana sekolah hanya ada seminggu sekali. Terkadang guru mereka juga tidak datang karena sulitnya medan yang harus ditempuh, sehingga anak anak itu tidak mendapat pengajaran.

  

• Apa saran yang bisa kalian berikan sebagai pemuda – pemudi untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik

          Rubahlah pemikiran kita mengani negara kita sendiri, jangan hanya menjadi penonton saat negara kita perlahan -  hancur oleh para koruptor. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa memutus rantai kuroptur yang telah turun temurun dijalankan. Tetapi cara kita ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan juga harus pada koridor yang benar, tidak dengan kekerasan. Mulai dengan dasar pendidikan Agama yang kuat sehingga kita tidak mudah tergoda oleh hal – hal yang  buruk, serta di dorong dengan pendidikan akademis dan skill kita yang baik. Sesuai dengan program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Bila hal ini di terapkan dengan baik, makan kita akan menjadi generasi yang berkwalitas hingga mampu bersaing dengan negara asing, dan generasi kita akan merubah Indonesia di masa depan ke arah yang lebih baik.